Pemilu di Indonesia selalu datang dengan gegap gempita. Spanduk di mana-mana, baliho berlapis janji, panggung kampanye penuh sorak, dan amplop-amplop kecil yang diam-diam berpindah tangan. Lima menit di bilik suara seharusnya menjadi momen paling sakral dalam demokrasi. Namun, justru di situlah kita sering kehilangan maknanya.
Kita sering lupa: lima menit itu menentukan lima tahun arah bangsa. Menentukan siapa yang mengatur anggaran, menentukan prioritas kebijakan, menentukan siapa yang didengar dan siapa yang dikesampingkan.
Sayangnya, lima menit itu kerap dibeli dengan uang.
Demokrasi yang Mahal, Rakyat yang Murah
Biaya pemilu langsung di Indonesia sangatlah besar. Untuk menjadi presiden, ongkos politiknya bukan lagi soal kemampuan atau gagasan, melainkan soal modal yang fantastis dan sering kali tidak masuk akal. Tidak semua biaya itu tercatat rapi di laporan resmi. Banyak yang beredar di bawah meja, dalam bentuk “uang transport”, “tanda terima kasih”, atau sekadar “bantuan menjelang pemilu”.
Di sisi lain, rakyat—yang seharusnya menjadi pemilik kedaulatan—justru diposisikan murah. Tidak perlu banyak. Seratus ribu rupiah per orang sering kali cukup. Bahkan kurang dari itu. Amplop kecil bisa mengalahkan visi besar. Uang tunai mengalahkan nalar panjang.
Mungkin jika dilihat per orang, jumlah itu terasa sepele. Tapi ketika dikalikan dengan jutaan pemilih, nilainya membengkak menjadi gunung biaya politik. Dan gunung itu tidak mungkin tidak ditagih kembali.
Memilih Bukan dengan Hati, Tapi dengan Amplop
Masalahnya bukan semata pada calon, tapi juga pada kebiasaan kita sebagai masyarakat. Banyak pemilih tidak benar-benar memilih. Mereka “menukar” suara. Tidak ada dialog tentang visi, tidak ada diskusi tentang masa depan, tidak ada pertimbangan tentang rekam jejak.
Yang penting: siapa yang memberi, itulah yang dipilih.
Rakyat lupa bahwa yang mereka pilih bukan ketua RT. Yang dipilih adalah presiden, penentu kebijakan nasional lima tahun ke depan. Satu keputusan presiden bisa berdampak pada pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, hingga harga kebutuhan pokok.
Namun lima menit di bilik suara sering diperlakukan seperti transaksi harian.
Ketika Pemimpin Terpilih, Rakyat Menanggung Biayanya
Presiden Prabowo terpilih melalui mekanisme demokrasi. Secara prosedural sah. Namun secara reflektif, banyak rakyat merasa ada yang kosong. Bukan karena pilihan politik semata, tetapi karena proses memilihnya tidak lahir dari kesadaran kolektif yang utuh.
Kebijakan-kebijakan ambisius kemudian bermunculan. Program-program besar diluncurkan dengan narasi keistimewaan: MBG, KDMP, hingga keterlibatan dalam berbagai skema pendanaan seperti BOP. Ambisi negara besar digaungkan, namun di akar rumput, masalah lama belum selesai.
- Kemiskinan masih nyata.
- Pengangguran masih tinggi.
- Mencari kerja makin sulit.
- Biaya pendidikan, terutama pendidikan tinggi, terus meroket.
- Akses kesehatan masih timpang.
Ironisnya, demi menjalankan program-program ambisius tersebut, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan justru dipotong. Dua sektor yang seharusnya menjadi fondasi masa depan bangsa malah dikorbankan.
Di titik ini, rakyat mulai bertanya: untuk siapa negara bekerja?
Ketika Kekuasaan Lebih Setia pada Program, Bukan pada Rakyat
Seorang presiden tentu berhak memiliki visi. Ambisi bukan hal yang salah. Tetapi ambisi yang tidak berangkat dari kebutuhan riil rakyat akan berubah menjadi proyek elit. Kebijakan yang tidak menyentuh langsung problem masyarakat hanya akan terasa megah di laporan, tetapi hampa di kehidupan nyata.
Lebih menyakitkan lagi ketika kritik rakyat dianggap gangguan. Seolah setelah terpilih, suara rakyat kembali menjadi sunyi—padahal sebelumnya begitu diburu.
Di sinilah kita harus jujur bercermin. Pemimpin yang tidak berpihak sering kali lahir dari proses memilih yang juga tidak berpihak pada nurani.
Belajar Bertanggung Jawab atas Pilihan
Refleksi ini bukan semata menyalahkan presiden. Ini juga tentang kita. Tentang masyarakat yang membiarkan suaranya dibeli. Tentang kita yang rela menukar masa depan dengan uang sesaat. Tentang lima menit di bilik suara yang kita anggap remeh.
Demokrasi tidak akan pernah benar-benar berpihak pada rakyat jika rakyat sendiri tidak memperlakukannya dengan hati.
Mungkin kita tidak bisa mengubah hasil pemilu yang sudah terjadi. Tapi kita masih bisa mengubah cara kita memaknai pemilu yang akan datang.
Mulai dari hal sederhana:
-
Berani menolak politik uang
-
Mau membaca visi dan misi
-
Bertanya, bukan hanya menerima
-
Memilih dengan akal sehat dan hati nurani
Karena lima menit di bilik suara bukan sekadar mencoblos. Ia adalah kontrak moral lima tahun ke depan.
Dan bangsa ini terlalu besar, terlalu berharga, untuk terus-menerus digadaikan dengan amplop kecil.
No comments:
Post a Comment