GURU BUKAN SEKEDAR PELAKSANA

Catatan Pak Guru Aam – Seri Pendidikan Masa Kini (Episode 3)

Setiap kebijakan pendidikan selalu turun dalam bentuk instruksi. Surat edaran. Panduan teknis. Modul implementasi. Semua tersusun rapi, sistematis, dan sering kali penuh semangat perubahan. Namun ada satu pertanyaan yang jarang diajukan dengan serius:

Apakah guru hanya diposisikan sebagai pelaksana?

Di banyak ruang, guru sering hadir sebagai pihak yang “menerima dan menjalankan”. Kebijakan dirumuskan di atas, disosialisasikan ke bawah, lalu diimplementasikan di kelas. Seolah-olah tugas guru cukup memastikan semuanya berjalan sesuai arahan.

Padahal realitas di lapangan jauh lebih kompleks daripada lembar panduan mana pun.

Ruang Kelas Tidak Pernah Seragam

Setiap kelas memiliki dinamika sendiri. Setiap siswa membawa latar belakang yang berbeda. Ada yang cepat menangkap, ada yang perlu waktu lebih. Ada yang penuh semangat, ada yang sedang memikul masalah di rumah.

Kebijakan bisa bersifat umum. Tetapi pendidikan selalu bersifat personal.

Di sinilah peran guru tidak bisa direduksi menjadi sekadar pelaksana teknis. Guru adalah penafsir kebijakan. Guru adalah pengolah konteks. Guru adalah jembatan antara regulasi dan realitas. Tanpa kebijaksanaan guru, kebijakan hanya akan menjadi teks.

Profesional Bukan Operator

Ada kecenderungan dalam sistem modern untuk menjadikan guru seperti operator program. Mengisi data. Menyelesaikan target. Menyesuaikan format. Memastikan indikator terpenuhi.

Semua itu memang bagian dari profesionalisme. Namun profesionalisme guru bukan sekadar kepatuhan administratif. Profesionalisme adalah kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan pedagogis, dan menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan siswa.

Jika guru hanya diminta mengikuti tanpa diberi ruang berdialog, maka kita sedang menyederhanakan profesi yang seharusnya strategis.

Guru bukan perpanjangan tangan kebijakan. Guru adalah aktor utama pendidikan.

Ketika Suara Lapangan Tak Terdengar

Tidak sedikit guru yang memiliki gagasan, inovasi, bahkan kritik konstruktif terhadap kebijakan yang diterapkan. Mereka memahami detail persoalan di kelas. Mereka merasakan langsung dampaknya pada siswa. Namun ruang untuk menyampaikan suara itu sering kali terbatas.

Padahal pendidikan yang sehat lahir dari dialog, bukan monolog. Kebijakan yang kuat adalah kebijakan yang mendengar. Mengabaikan suara guru sama saja dengan mengabaikan realitas lapangan.

Dari Pelaksana Menjadi Mitra Strategis

Sudah saatnya paradigma ini bergeser.

Guru tidak boleh hanya diposisikan sebagai pelaksana yang patuh. Mereka harus dilibatkan sebagai mitra strategis dalam merumuskan arah pendidikan. Pengalaman mereka bukan sekadar cerita, tetapi sumber data yang hidup. Ketika guru diberi ruang untuk berpikir dan berkontribusi, kebijakan akan lebih membumi. Implementasi akan lebih realistis. Dan siswa akan merasakan dampaknya secara nyata.

Melangkah dengan Kesadaran Baru

Sebagai guru, kita memang berada dalam sistem. Kita tetap harus menjalankan regulasi. Kita tetap harus profesional.

Namun kita juga perlu menjaga kesadaran bahwa peran kita lebih besar dari sekadar menjalankan instruksi.

Kita adalah pendidik.
Kita adalah pembentuk karakter.
Kita adalah penjaga nilai.

Dan itu tidak pernah bisa digantikan oleh dokumen kebijakan apa pun.

Guru tidak diciptakan untuk sekadar mengikuti arah.
Guru hadir untuk memastikan arah itu benar-benar sampai pada tujuan.

Selama guru masih berpikir, bersuara, dan berani menjaga nilai di ruang kelasnya, pendidikan tidak akan kehilangan jiwanya.

Share:

Read More

Guru di Tengah Pusaran Kebijakan: Ikhlas, Lelah, dan Tetap Melangkah

 Catatan Pak Guru Aam – Seri Pendidikan Masa Kini (Episode 2)

Di Antara Harapan Besar dan Realitas Lapangan

Setiap kali bangsa ini berbicara tentang masa depan, nama guru selalu disebut dengan penuh hormat. Guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Guru diposisikan sebagai kunci lahirnya generasi emas. Guru dipuji sebagai fondasi kemajuan peradaban.

Namun di balik pujian itu, ada realitas yang jarang dibicarakan dengan jernih.

Menjadi guru hari ini bukan hanya soal mengajar. Ia adalah soal bertahan di tengah pusaran kebijakan yang terus bergerak, beradaptasi dengan perubahan yang tak pernah benar-benar berhenti, dan tetap menjaga idealisme di tengah tuntutan yang semakin kompleks.

Ikhlas yang Terus Diuji

Sejak awal, profesi guru selalu dilekatkan dengan kata pengabdian. Seolah-olah keikhlasan adalah syarat utama dan terakhir. Guru diminta memahami keadaan. Guru diminta sabar menghadapi keterbatasan. Guru diminta mendahulukan kepentingan anak bangsa di atas kepentingan pribadi.

Tidak ada yang salah dengan keikhlasan. Justru di sanalah kekuatan moral seorang guru. Tetapi ketika keikhlasan terus-menerus dijadikan alasan untuk menutup mata terhadap persoalan struktural, maka ada yang perlu kita renungkan.

Keikhlasan bukan alasan untuk membiarkan ketimpangan.
Pengabdian bukan dalih untuk mengabaikan kesejahteraan.

Kebijakan yang Cepat, Adaptasi yang Melelahkan

Perubahan dalam dunia pendidikan adalah keniscayaan. Kurikulum diperbarui. Sistem evaluasi diperbaiki. Platform digital diperkenalkan. Istilah-istilah baru hadir membawa semangat modernisasi.

Di ruang rapat, semua tampak logis dan terencana. Namun di ruang kelas, perubahan itu sering hadir sebagai tambahan beban adaptasi. Guru harus mempelajari sistem baru, menyusun perangkat ajar ulang, mengisi administrasi dengan format terbaru, mengikuti pelatihan yang tak jarang berimpitan dengan tanggung jawab mengajar.

Setiap kebijakan mungkin lahir dari niat baik. Tetapi implementasinya hampir selalu bertumpu pada daya lenting guru. Dan daya lenting itu tidak tak terbatas.

Profesionalisme dan Kesejahteraan yang Seharusnya Beriringan

Kita ingin guru yang profesional, inovatif, adaptif, dan melek teknologi. Kita ingin pembelajaran yang kreatif dan relevan dengan zaman. Kita menuntut kualitas yang semakin tinggi.

Semua itu wajar.

Namun profesionalisme tidak berdiri di ruang hampa. Ia tumbuh dalam ekosistem yang mendukung. Ketika kesejahteraan masih menjadi persoalan bagi sebagian guru, ketika penghargaan terhadap profesi belum sepenuhnya proporsional, maka tuntutan profesionalisme terasa timpang.

Pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan idealisme. Ia membutuhkan sistem yang adil. Jika ingin hasil yang unggul, maka manusianya harus lebih dulu dikuatkan.

Beban yang Tak Selalu Terlihat

Ada beban yang tampak dalam bentuk laporan dan angka. Tetapi ada juga beban yang tidak terlihat: kelelahan emosional, tekanan sosial, ekspektasi publik yang tinggi.

Ketika capaian pendidikan dianggap belum memuaskan, guru sering menjadi pihak pertama yang disorot. Jarang yang melihat kompleksitas persoalan secara menyeluruh.

Padahal guru bukan satu-satunya aktor dalam sistem. Ia bekerja di dalam struktur kebijakan, manajemen sekolah, dukungan anggaran, dan dinamika sosial yang saling berkaitan.

Mengharapkan hasil luar biasa tanpa memperbaiki ekosistemnya adalah ilusi.

Tetap Melangkah dengan Keyakinan

Meski demikian, setiap pagi guru tetap berdiri di depan kelas. Dengan wajah yang mungkin lelah, tetapi dengan keyakinan yang belum padam.

Mereka tetap membimbing siswa yang kesulitan. Tetap memberi dorongan ketika anak-anak kehilangan semangat. Tetap menanamkan nilai ketika dunia di luar sekolah bergerak begitu cepat.

Bukan karena semuanya ideal. Bukan karena tidak pernah merasa berat. Tetapi karena mereka percaya bahwa setiap anak adalah amanah masa depan. Di sinilah kekuatan sejati profesi ini.

Guru mungkin berada di tengah pusaran kebijakan. Namun mereka tetap melangkah. Bukan sebagai korban perubahan, melainkan sebagai penjaga arah.

Menguatkan Guru, Menguatkan Masa Depan

Sudah saatnya guru tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi sebagai mitra strategis dalam merumuskan arah pendidikan. Pengalaman lapangan mereka adalah pengetahuan yang nyata, bukan sekadar data.

Jika kita sungguh-sungguh ingin membangun generasi yang tangguh, maka keberpihakan kepada guru harus nyata, bukan retorika.

Menguatkan guru berarti menguatkan masa depan.
Menghargai guru berarti menjaga harapan bangsa.

Dan selama guru masih memiliki keyakinan untuk terus melangkah—meski lelah, meski diuji—pendidikan kita belum kehilangan arah.

Dan mungkin inilah yang perlu terus kita ingat:

Guru tidak pernah meminta dipuji.
Guru hanya ingin dihargai dengan kebijakan yang berpihak dan sistem yang adil.

Sebab pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan regulasi.
Ia adalah soal manusia yang setiap hari berdiri di depan kelas dengan segala keterbatasan, namun tetap memilih untuk percaya pada masa depan.

Boleh jadi langkah guru tidak selalu sorak-sorai.
Boleh jadi lelahnya tak selalu terlihat.

Tetapi selama ia masih melangkah dengan keyakinan,
harapan bangsa tetap hidup.

Share:

Read More

Digitalisasi Sekolah: Transformasi atau Sekadar Ganti Tampilan?

 

Akhir-akhir ini, kata “digitalisasi” terdengar begitu gagah. Ia diucapkan dalam forum-forum resmi, dipasang di spanduk besar, dipresentasikan dengan slide penuh animasi dan grafik. Sekolah-sekolah berlomba menjadi modern. Aplikasi diluncurkan. Sistem terintegrasi diperkenalkan. Artificial Intelligence mulai masuk ke ruang-ruang yang dulu hanya berisi kapur dan papan tulis.

Sebagai guru, saya tentu tidak alergi pada perubahan. Saya hidup di zaman yang terus bergerak. Murid-murid saya lahir dengan gawai di tangan. Dunia mereka berbeda dengan dunia masa kecil saya. Maka menolak digitalisasi sama saja dengan menolak kenyataan.

Tetapi di tengah euforia itu, saya sering bertanya dalam diam: apakah kita sedang benar-benar bertransformasi, atau hanya sibuk terlihat modern?

Karena modernitas sering kali menipu. Ia bisa membuat sesuatu tampak maju, padahal fondasinya belum tentu berubah.

Saya pernah menyaksikan sekolah yang begitu bangga dengan sistem barunya. Dashboard canggih. Data siswa real-time. Laporan bisa diakses kapan saja. Tetapi ketika saya masuk ke kelasnya, pola pembelajarannya masih sama: guru bicara panjang, siswa mencatat, tugas menumpuk, nilai menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Hanya saja kini tugasnya dikumpulkan lewat platform digital.

Medianya berubah. Cara berpikirnya tidak.

Di situlah kegelisahan saya bermula.

Digitalisasi seharusnya bukan sekadar memindahkan aktivitas lama ke layar. Ia mestinya mengubah cara kita memandang pendidikan. Data bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk direfleksikan. Sistem bukan untuk memperbanyak laporan, tetapi untuk menyederhanakan kerja. Teknologi bukan untuk menambah beban, tetapi untuk mengurangi yang tidak perlu.

Namun realitas di lapangan tidak selalu seideal itu.

Tidak sedikit guru yang justru merasa kelelahan dengan “gelombang aplikasi”. Setiap tahun ada sistem baru. Setiap semester ada pembaruan. Username dan password bertambah. Pelatihan datang silih berganti. Sementara di ruang kelas, anak-anak tetap membutuhkan perhatian yang sama, bahkan lebih besar dari sebelumnya.

Kadang saya merasa, guru seperti sedang berlari di atas treadmill. Terlihat bergerak, tetapi tidak benar-benar maju. Energi habis untuk administrasi, bukan untuk inovasi. Lalu kita berbicara tentang Artificial Intelligence.

AI dipresentasikan sebagai solusi masa depan. Ia bisa membaca pola belajar siswa, menganalisis perkembangan, bahkan memprediksi kebutuhan pembelajaran. Di atas kertas, semuanya terdengar luar biasa.

Tetapi saya percaya satu hal: AI mungkin bisa membaca data, tapi ia tidak bisa membaca hati.

Ia tidak tahu kapan seorang siswa sebenarnya sedang rapuh meski nilainya bagus. Ia tidak tahu bahwa ada anak yang tertidur di kelas bukan karena malas, tetapi karena membantu orang tuanya bekerja hingga larut malam. Ia tidak bisa menggantikan tatapan mata guru yang menangkap kecemasan tanpa kata.

Teknologi bisa memperkuat pendidikan, tetapi tidak bisa menggantikan kemanusiaannya.

Yang sering terlupakan dalam wacana digitalisasi adalah manusia itu sendiri. Kita terlalu sibuk membicarakan sistem, tetapi jarang membicarakan kesiapan dan kesejahteraan guru. Kita membangun platform masa depan, tetapi lupa memastikan bahwa orang-orang yang mengoperasikannya merasa dihargai dan didukung.

Kita sering berbicara tentang Generasi Emas 2045. Anak-anak hebat, kompetitif, inovatif. Tetapi jarang kita jujur bertanya: apakah guru-gurunya sudah benar-benar disiapkan untuk itu? Apakah ekosistemnya sudah sehat? Apakah kebijakannya konsisten?

Jika digitalisasi hanya menjadi proyek prestise tanpa perubahan budaya kerja, maka ia akan berhenti sebagai simbol. Ia terlihat megah di panggung peluncuran, tetapi redup di ruang kelas.

Transformasi yang sejati selalu dimulai dari cara berpikir.

Dari keberanian untuk mengakui bahwa sistem lama memang perlu diperbaiki. Dari kerendahan hati untuk belajar hal baru. Dari komitmen untuk menggunakan data bukan sebagai alat kontrol semata, tetapi sebagai bahan refleksi bersama.

Sekolah masa depan bukanlah sekolah yang paling banyak aplikasinya. Ia adalah sekolah yang paling kuat kolaborasinya. Di mana kepala sekolah memimpin dengan visi, guru bertumbuh dengan dukungan, siswa merasa aman untuk berkembang, dan orang tua terlibat secara bermakna.

Teknologi hanya mempercepat proses. Ia tidak menentukan arah. Arah tetap ditentukan oleh nilai yang kita pegang. Jika nilai kita adalah pelayanan, maka digitalisasi akan mempermudah pelayanan. Jika nilai kita adalah kontrol semata, maka digitalisasi akan menjadi alat kontrol yang semakin canggih.

Sebagai seorang, saya memilih untuk tidak sekadar menjadi pengguna sistem. Saya ingin menjadi bagian dari kesadaran baru itu. Bahwa di tengah derasnya arus teknologi, sekolah tidak boleh kehilangan jiwanya. Bahwa kecanggihan tidak boleh mengalahkan empati. Bahwa efisiensi tidak boleh menyingkirkan kemanusiaan. Kita tidak bisa menghentikan zaman. Dan memang tidak perlu. Yang perlu kita jaga adalah arah.

Digitalisasi harus memerdekakan guru, bukan membebani. Harus memperkuat pembelajaran, bukan sekadar memperindah laporan. Harus mendekatkan sekolah dengan orang tua, bukan hanya mempercepat notifikasi. Jika itu yang kita lakukan, maka teknologi benar-benar menjadi sahabat pendidikan.

Namun jika tidak, kita hanya akan menciptakan ilusi kemajuan—terlihat maju, tetapi sebenarnya hanya berganti tampilan. Dan saya percaya, pendidikan terlalu berharga untuk sekadar dijadikan panggung ilusi.

Sekolah adalah ruang tumbuh. Ruang harapan. Ruang di mana masa depan bangsa dibentuk setiap hari, bukan lewat aplikasi, tetapi lewat interaksi manusia yang tulus. Maka mari kita sambut digitalisasi dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Dengan semangat belajar, tetapi juga dengan keberanian untuk kritis. Karena pada akhirnya, yang menentukan kualitas pendidikan bukan seberapa canggih sistemnya, melainkan seberapa kuat komitmen manusianya. Dan di sanalah perjuangan kita sebagai guru sebenarnya dimulai.

Share:

Read More

Pilar yang Rapuh, Masa Depan yang Dipertaruhkan

Ada narasi besar yang sering kita dengar: ekonomi harus kuat, fondasi kokoh, pertumbuhan stabil. Kalimat-kalimat itu terdengar meyakinkan. Seolah semuanya terkendali. Seolah negeri ini sedang dibangun di atas tiang-tiang yang tak tergoyahkan.

Namun pertanyaannya sederhana: fondasi seperti apa yang sedang kita bangun?

Ekonomi tidak akan pernah tumbuh hanya dari konsumsi. Ia tumbuh dari produksi. Dari tangan-tangan terampil yang mencipta. Dari pikiran-pikiran terdidik yang berinovasi. Dari tubuh-tubuh sehat yang mampu bekerja dan berkarya. Tanpa itu semua, pertumbuhan hanya akan menjadi angka-angka statistik, bukan kesejahteraan nyata.

Dan di sinilah letak kegelisahan itu muncul.

Ketika Pendidikan dan Kesehatan Tidak Lagi Menjadi Prioritas

Pendidikan dan kesehatan adalah dua tiang utama produksi bangsa. Pendidikan melahirkan kompetensi. Kesehatan memastikan daya tahan dan produktivitas. Jika dua sektor ini dilemahkan—baik melalui pemotongan anggaran, ketidakseriusan kebijakan, atau minimnya keberpihakan—maka sesungguhnya yang sedang dipotong adalah masa depan.

Kita sering berbicara tentang Generasi Emas 2045. Sebuah cita-cita besar menyongsong 100 tahun kemerdekaan. Indonesia diharapkan menjadi negara maju dengan sumber daya manusia unggul. Namun bagaimana generasi emas itu akan lahir jika ruang kelas kekurangan dukungan, fasilitas tidak memadai, dan tenaga pendidik terus bergulat dengan persoalan kesejahteraan?

Banyak guru masih berjuang dengan penghasilan yang jauh dari layak. Ada yang mengajar penuh dedikasi tetapi statusnya belum jelas. Ada yang mengabdi puluhan tahun tanpa kepastian masa depan. Bahkan sebagian harus mencari pekerjaan tambahan demi mencukupi kebutuhan keluarga.

Guru dituntut profesional. Guru diminta kreatif. Guru diharapkan inovatif. Guru didorong menyiapkan murid agar siap bersaing di era global dan digital. Semua tuntutan itu wajar. Namun apakah negara sudah sepenuhnya hadir untuk memastikan kesejahteraan mereka?

Lebih menyakitkan lagi, ketika suatu saat target besar itu tak tercapai—ketika kualitas sumber daya manusia dianggap belum memenuhi harapan—yang pertama kali dituding adalah guru. Seolah kegagalan sistem adalah kegagalan individu pendidik.

Padahal pendidikan bukan hanya urusan guru. Ia adalah ekosistem. Ia adalah keputusan anggaran. Ia adalah keberanian politik untuk menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap retorika.

Produksi Butuh Manusia Unggul

Ekonomi berbasis produksi menuntut tenaga kerja yang kompeten. Industri maju membutuhkan keterampilan. Teknologi berkembang memerlukan literasi digital. Semua itu berakar dari pendidikan yang berkualitas.

Sementara itu, kesehatan menentukan kualitas belajar. Anak yang kurang gizi sulit fokus. Remaja yang sering sakit tidak mampu menyerap pembelajaran maksimal. Masyarakat yang rentan kesehatan akan kesulitan produktif.

Maka jika pendidikan dan kesehatan dilemahkan, jangan heran jika produktivitas stagnan. Jangan heran jika ketergantungan pada impor meningkat. Jangan heran jika kesejahteraan sulit merata.

Kita tidak bisa membangun ekonomi kuat dengan manusia yang lemah.

Guru Bukan Kambing Hitam Sejarah

Sebagai guru, kami berada di garis depan pembentukan karakter dan kompetensi generasi. Di ruang kelas, kami mengajarkan kejujuran, kerja keras, berpikir kritis, dan tanggung jawab. Kami menanamkan harapan bahwa masa depan bisa lebih baik.

Namun guru bukan pembuat kebijakan anggaran. Guru bukan penentu prioritas fiskal. Guru bukan pemegang kendali arah pembangunan nasional.

Jika Generasi Emas 2045 benar-benar ingin diwujudkan, maka guru harus diperlakukan sebagai investasi strategis. Kesejahteraan guru bukanlah pemborosan. Ia adalah fondasi jangka panjang. Guru yang sejahtera dapat fokus mendidik. Guru yang dihargai akan bekerja dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih.

Bangsa yang besar selalu menghormati pendidiknya. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kebijakan nyata.

Kesadaran Politik dan Tanggung Jawab Rakyat

Pada akhirnya, arah bangsa ditentukan oleh pilihan politik. Kebijakan anggaran pendidikan dan kesehatan bukan turun dari langit. Ia lahir dari keputusan para pemimpin yang dipilih melalui pemilu.

Pemilu bukan sekadar seremoni lima tahunan. Ia adalah momentum menentukan prioritas pembangunan. Apakah pendidikan akan diperkuat atau dikurangi? Apakah kesehatan akan dijaga atau diabaikan? Apakah ekonomi akan ditumbuhkan melalui produksi atau sekadar konsumsi?

Jika pilihan didasarkan pada uang sesaat, maka konsekuensinya akan dirasakan bertahun-tahun. Politik uang tidak pernah gratis. Ia dibayar dengan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.

Maka kesadaran rakyat menjadi kunci. Suara bukan komoditas. Suara adalah amanah sejarah. Masa depan anak-anak kita bergantung pada keputusan hari ini.

Doa dan Harapan untuk Negeri

Kita semua tentu mencintai Indonesia. Kita ingin melihat merah putih tetap berkibar dengan gagah. Kita ingin melihat anak-anak tumbuh cerdas, sehat, dan berakhlak. Kita ingin Generasi Emas 2045 benar-benar menjadi kenyataan, bukan sekadar slogan.

Mari kita tutup dengan doa dan harapan:

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa,
Lindungi negeri ini dari kebijakan yang merugikan masa depannya.
Kuatkan para guru agar tetap ikhlas dan teguh dalam mendidik.
Sehatkan generasi muda kami, cerdaskan akalnya, dan lembutkan hatinya.
Anugerahkan kepada bangsa ini pemimpin yang jujur, amanah, dan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Tumbuhkan kesadaran dalam diri kami semua bahwa pemilu adalah penentu arah bangsa, bukan sekadar ajang menerima amplop sesaat.

Semoga Indonesia berdiri di atas fondasi yang kokoh: pendidikan yang bermutu, kesehatan yang merata, dan ekonomi yang bertumpu pada produksi serta keadilan. Semoga Generasi Emas 2045 benar-benar terwujud. Dan semoga negeri ini terus berkibar dengan martabat dan keberkahan.

Share:

Read More

5 Menit di Bilik Suara, Penentu 5 Tahun Masa Depan Bangsa

Pemilu di Indonesia selalu datang dengan gegap gempita. Spanduk di mana-mana, baliho berlapis janji, panggung kampanye penuh sorak, dan amplop-amplop kecil yang diam-diam berpindah tangan. Lima menit di bilik suara seharusnya menjadi momen paling sakral dalam demokrasi. Namun, justru di situlah kita sering kehilangan maknanya.

Kita sering lupa: lima menit itu menentukan lima tahun arah bangsa. Menentukan siapa yang mengatur anggaran, menentukan prioritas kebijakan, menentukan siapa yang didengar dan siapa yang dikesampingkan.

Sayangnya, lima menit itu kerap dibeli dengan uang.

Demokrasi yang Mahal, Rakyat yang Murah

Biaya pemilu langsung di Indonesia sangatlah besar. Untuk menjadi presiden, ongkos politiknya bukan lagi soal kemampuan atau gagasan, melainkan soal modal yang fantastis dan sering kali tidak masuk akal. Tidak semua biaya itu tercatat rapi di laporan resmi. Banyak yang beredar di bawah meja, dalam bentuk “uang transport”, “tanda terima kasih”, atau sekadar “bantuan menjelang pemilu”.

Di sisi lain, rakyat—yang seharusnya menjadi pemilik kedaulatan—justru diposisikan murah. Tidak perlu banyak. Seratus ribu rupiah per orang sering kali cukup. Bahkan kurang dari itu. Amplop kecil bisa mengalahkan visi besar. Uang tunai mengalahkan nalar panjang.

Mungkin jika dilihat per orang, jumlah itu terasa sepele. Tapi ketika dikalikan dengan jutaan pemilih, nilainya membengkak menjadi gunung biaya politik. Dan gunung itu tidak mungkin tidak ditagih kembali.

Memilih Bukan dengan Hati, Tapi dengan Amplop

Masalahnya bukan semata pada calon, tapi juga pada kebiasaan kita sebagai masyarakat. Banyak pemilih tidak benar-benar memilih. Mereka “menukar” suara. Tidak ada dialog tentang visi, tidak ada diskusi tentang masa depan, tidak ada pertimbangan tentang rekam jejak.

Yang penting: siapa yang memberi, itulah yang dipilih.

Rakyat lupa bahwa yang mereka pilih bukan ketua RT. Yang dipilih adalah presiden, penentu kebijakan nasional lima tahun ke depan. Satu keputusan presiden bisa berdampak pada pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, hingga harga kebutuhan pokok.

Namun lima menit di bilik suara sering diperlakukan seperti transaksi harian.

Ketika Pemimpin Terpilih, Rakyat Menanggung Biayanya

Presiden Prabowo terpilih melalui mekanisme demokrasi. Secara prosedural sah. Namun secara reflektif, banyak rakyat merasa ada yang kosong. Bukan karena pilihan politik semata, tetapi karena proses memilihnya tidak lahir dari kesadaran kolektif yang utuh.

Kebijakan-kebijakan ambisius kemudian bermunculan. Program-program besar diluncurkan dengan narasi keistimewaan: MBG, KDMP, hingga keterlibatan dalam berbagai skema pendanaan seperti BOP. Ambisi negara besar digaungkan, namun di akar rumput, masalah lama belum selesai.

• Kemiskinan masih nyata.
• Pengangguran masih tinggi.
• Mencari kerja makin sulit.
• Biaya pendidikan, terutama pendidikan tinggi, terus meroket.
• Akses kesehatan masih timpang.

Ironisnya, demi menjalankan program-program ambisius tersebut, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan justru dipotong. Dua sektor yang seharusnya menjadi fondasi masa depan bangsa malah dikorbankan.

Di titik ini, rakyat mulai bertanya: untuk siapa negara bekerja?

Ketika Kekuasaan Lebih Setia pada Program, Bukan pada Rakyat

Seorang presiden tentu berhak memiliki visi. Ambisi bukan hal yang salah. Tetapi ambisi yang tidak berangkat dari kebutuhan riil rakyat akan berubah menjadi proyek elit. Kebijakan yang tidak menyentuh langsung problem masyarakat hanya akan terasa megah di laporan, tetapi hampa di kehidupan nyata.

Lebih menyakitkan lagi ketika kritik rakyat dianggap gangguan. Seolah setelah terpilih, suara rakyat kembali menjadi sunyi—padahal sebelumnya begitu diburu.

Di sinilah kita harus jujur bercermin. Pemimpin yang tidak berpihak sering kali lahir dari proses memilih yang juga tidak berpihak pada nurani.

Belajar Bertanggung Jawab atas Pilihan

Refleksi ini bukan semata menyalahkan presiden. Ini juga tentang kita. Tentang masyarakat yang membiarkan suaranya dibeli. Tentang kita yang rela menukar masa depan dengan uang sesaat. Tentang lima menit di bilik suara yang kita anggap remeh.

Demokrasi tidak akan pernah benar-benar berpihak pada rakyat jika rakyat sendiri tidak memperlakukannya dengan hati.

Mungkin kita tidak bisa mengubah hasil pemilu yang sudah terjadi. Tapi kita masih bisa mengubah cara kita memaknai pemilu yang akan datang.

Mulai dari hal sederhana:

• Berani menolak politik uang

• Mau membaca visi dan misi

• Bertanya, bukan hanya menerima

• Memilih dengan akal sehat dan hati nurani

Karena lima menit di bilik suara bukan sekadar mencoblos. Ia adalah kontrak moral lima tahun ke depan.

Dan bangsa ini terlalu besar, terlalu berharga, untuk terus-menerus digadaikan dengan amplop kecil.

Share:

Read More